JAKARTA, 08/10/26, nusaaksaranews.com — Pemerintah menegaskan efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berlangsung secara berkelanjutan sepanjang tahun. Efisiensi tidak serta-merta dimaknai sebagai pemotongan anggaran atau penghentian program pemerintah.
Penegasan itu disampaikan pemerintah dalam wawancara dengan reporter SCTV, Kamis (8/10/2026), ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya belanja negara yang dipotong atau ditunda di tengah kebutuhan menjaga efisiensi fiskal.
“Yang namanya mencari efisiensi di dalam operasi pelaksanaan APBN, itu berlangsung sepanjang tahun,” ujar narasumber pemerintah dalam wawancara tersebut.
Menurut pemerintah, setiap rencana pengeluaran negara tetap melalui proses asesmen.
Dengan mekanisme tersebut, efisiensi dilakukan melalui evaluasi terhadap kebutuhan dan pelaksanaan program, bukan dengan menetapkan secara otomatis program mana yang harus dipangkas.
“Setiap kali memang kita mau mengeluarkan belanja, kita melakukan asesmen,” katanya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kondisi fiskal saat ini belum sampai pada tahap menentukan program tertentu yang harus dipotong.
Dengan demikian, pembahasan mengenai program apa yang harus dihentikan atau dipangkas belum menjadi keputusan pemerintah. Efisiensi lebih ditekankan pada bagaimana belanja negara dilaksanakan secara tepat guna dan memberikan hasil maksimal.
EFISIENSI MBG: BUKAN PEMOTONGAN ANGGARAN.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contoh yang disoroti dalam pembahasan efisiensi.
Program tersebut mendapat perhatian luas, termasuk terkait berbagai aspek pelaksanaan di lapangan. Pemerintah menyatakan bahwa efisiensi dapat diperoleh melalui pembenahan detail pelaksanaan tanpa harus mengurangi anggaran program.
Pemerintah menyinggung penelaahan internal yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono.
“Begitu dengan detail diperhatikan oleh Bapak Kepala BGN, Pak Sudaryono, itu kemudian efisiensinya muncul. Bukan potong anggaran,” ujar narasumber.
Pernyataan tersebut menempatkan efisiensi MBG pada aspek tata kelola dan pelaksanaan program, bukan semata-mata pada pengurangan nilai anggaran.
Namun, klaim efisiensi tersebut tetap penting diuji melalui data pelaksanaan, besaran penghematan, serta dampaknya terhadap kualitas dan cakupan manfaat program. Transparansi mengenai sumber efisiensi menjadi penting agar publik dapat membedakan antara penghematan belanja dan sekadar perubahan pos pengeluaran.
RUPIAH MENDEKATI RP18.000, PEMERINTAH TAK TETAPKAN “NORMAL BARU”.
Persoalan nilai tukar rupiah juga menjadi bagian dari wawancara tersebut. Pemerintah ditanya mengenai pergerakan rupiah yang semakin mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan apakah kondisi tersebut mulai dianggap sebagai normal baru.
Pemerintah tidak menetapkan angka tertentu sebagai patokan normal baru.
“Saya tidak bicara angka tertentu,” ujar narasumber.
Menurut pemerintah, Bank Indonesia memiliki peran untuk terus melakukan kalibrasi terhadap posisi nilai tukar yang tepat, dengan mempertimbangkan antara lain daya tarik Indonesia dalam peta ekonomi global.
Dalam penyusunan APBN, pemerintah memang menggunakan asumsi nilai tukar sebagai salah satu dasar membangun postur anggaran. Dalam wawancara tersebut disebutkan asumsi nilai tukar sebesar Rp17.500 per dolar AS.
Namun, asumsi APBN tersebut merupakan angka perencanaan fiskal dan bukan target pemerintah terhadap nilai tukar rupiah di pasar.
Perbedaan antara asumsi APBN dan nilai tukar aktual menjadi penting karena perubahan kurs dapat memengaruhi berbagai komponen perekonomian dan fiskal. Karena itu, perkembangan nilai tukar perlu dibaca bersama kondisi ekonomi makro lainnya, bukan hanya berdasarkan satu angka.
EFISIENSI BUMN DAN RUANG INVESTASI DANANTARA.
Pembahasan kemudian bergeser ke Danantara dan pengelolaan keuntungan badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah menilai efisiensi di lingkungan BUMN dapat membuka ruang keuangan yang lebih besar bagi Danantara untuk menjalankan investasi dan proyek berikutnya.
Presiden disebut telah berulang kali mendorong efisiensi di lingkungan BUMN. Pemerintah berharap efisiensi tersebut dapat memperkuat kapasitas finansial Danantara.
Apabila Danantara memperoleh laba, pemerintah menyatakan tidak menjadi persoalan apabila keuntungan tersebut kembali digunakan untuk membiayai proyek atau investasi berikutnya di lingkungan Danantara.
Dalam perspektif tersebut, keuntungan Danantara tidak semata-mata dinilai dari apakah seluruhnya masuk ke APBN, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan nilai dan membiayai investasi berikutnya.
Namun, di titik inilah isu transparansi dan akuntabilitas menjadi penting.
Ketika keuntungan digunakan kembali untuk investasi, publik perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai asal keuntungan, mekanisme penggunaannya, tujuan investasi, serta risiko yang melekat pada setiap proyek.
PROYEK DANANTARA DAN PERTANYAAN SIAPA MENANGGUNG RISIKO.
Pertanyaan yang lebih sensitif muncul ketika pemerintah ditanya mengenai bagaimana memastikan proyek Danantara yang tidak mencapai target tidak pada akhirnya menjadi beban APBN.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan pengalaman pembiayaan proyek infrastruktur berskala besar yang pernah menjadi perhatian publik, termasuk proyek kereta cepat.
Pemerintah menanggapi bahwa pembangunan infrastruktur pada akhirnya harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pemerintah menekankan bahwa pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang harus dinilai berdasarkan hasil dan manfaatnya.
Pemerintah juga menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan dapat dilakukan melalui kerja sama, tanpa harus mempertentangkan secara sederhana apakah pembiayaan tersebut berasal dari APBN atau Danantara.
“Ditanggung oleh APBN atau ditanggung oleh Danantara, kami kerja sama saja,” katanya.
Pernyataan tersebut membuka pertanyaan penting mengenai pembagian peran dan risiko antara APBN, BUMN, Danantara, serta pihak lain yang terlibat dalam suatu proyek.
Persoalan utamanya bukan sekadar dari mana dana berasal, melainkan bagaimana struktur pembiayaan, penjaminan, pembagian risiko, dan mekanisme pertanggungjawabannya ketika sebuah proyek tidak mencapai target.
Jika investasi menghasilkan keuntungan, keuntungan dapat digunakan untuk memperkuat investasi berikutnya. Sebaliknya, jika investasi mengalami kerugian, publik berhak mengetahui siapa yang secara hukum dan finansial menanggung risiko tersebut.
Hal itu menjadi semakin penting apabila terdapat dukungan, penjaminan, penyertaan, atau bentuk keterlibatan pemerintah dalam proyek yang mengalami masalah.
EFISIENSI BUKAN SEKADAR MEMOTONG ANGGARAN.
Dari penjelasan pemerintah, efisiensi APBN diposisikan sebagai proses evaluasi berkelanjutan terhadap setiap pengeluaran negara.
Artinya, efisiensi tidak selalu identik dengan pemotongan anggaran. Sebuah program dapat tetap memperoleh anggaran, tetapi pelaksanaannya dituntut lebih efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat yang lebih besar.
Namun, ukuran efisiensi tidak cukup hanya dilihat dari berkurangnya biaya.
Publik juga perlu mengetahui berapa besar penghematan yang diperoleh, bagaimana penghematan tersebut dicapai, apakah kualitas layanan tetap terjaga, serta apakah target program tetap terpenuhi.
Pada MBG, misalnya, pernyataan bahwa efisiensi diperoleh melalui penelaahan detail pelaksanaan perlu diikuti informasi mengenai angka efisiensi dan dampaknya terhadap penerima manfaat.
Begitu pula dengan Danantara.
Jika efisiensi BUMN memperbesar ruang investasi, maka transparansi mengenai sumber dana, keputusan investasi, keuntungan, dan risiko menjadi bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan aset negara.
Dengan demikian, perdebatan mengenai efisiensi APBN tidak berhenti pada pertanyaan berapa besar anggaran yang dipotong, tetapi bergerak pada pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa efektif uang negara digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung risiko ketika kebijakan atau investasi tidak mencapai target.
Wawancara mengenai efisiensi APBN, nilai tukar rupiah, program Makan Bergizi Gratis, serta posisi Danantara tersebut disiarkan melalui Liputan 6 SCTV bersama reporter Retno Pinasti dan narasumber pemerintah.@
(Red/Yoseph Kalumbang).***